Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengawal disiplin para pelaku usaha perikanan, baik skala kecil maupun industri besar. Kedisiplinan ini berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap kuota penangkapan yang telah ditetapkan agar stok ikan di laut tetap terjaga populasinya. Para nelayan didorong untuk selalu mengikuti prosedur perizinan dan melaporkan hasil tangkapan mereka secara akurat. Dengan adanya data yang valid, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat terkait perlindungan ekosistem laut, termasuk menetapkan kawasan konservasi yang tidak boleh diganggu oleh aktivitas penangkapan apa pun.

Implementasi aturan penangkapan ikan juga mencakup larangan penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, seperti pukat harimau atau bahan peledak. Praktik-praktik destruktif tersebut dapat menghancurkan terumbu karang yang merupakan rumah bagi ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan bersama dengan aparat penegak hukum terus melakukan patroli rutin di perairan Maluku untuk menindak tegas siapa pun yang melanggar ketentuan ini. Mengawal disiplin dalam menggunakan alat tangkap yang standar adalah kunci agar laut Maluku tetap produktif untuk jangka panjang, sehingga anak cucu kita nantinya masih bisa menikmati hasil laut yang melimpah.

Semua regulasi ini bertujuan untuk memastikan seluruh aktivitas di laut dilakukan secara legal dan transparan. Perusahaan perikanan asing maupun domestik wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk kewajiban mempekerjakan tenaga kerja lokal dan berkontribusi terhadap ekonomi daerah. Melalui sistem pengawasan kapal berbasis satelit, pergerakan setiap kapal penangkap ikan kini dapat dipantau secara real-time. Jika ditemukan kapal yang beroperasi di luar zona yang diizinkan, tindakan tegas berupa pencabutan izin hingga penenggelaman kapal dapat dilakukan sebagai bentuk penegakan kedaulatan negara.

Selain penegakan hukum, edukasi bagi kelompok nelayan tradisional sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keberlanjutan. Nelayan perlu memahami bahwa laut yang sehat adalah aset ekonomi yang paling berharga. Pemerintah juga memberikan bantuan berupa alat tangkap modern yang ramah lingkungan sebagai kompensasi atas dilarangnya alat tangkap yang merusak. Sinergi antara pemberian fasilitas dan penegakan aturan akan menciptakan iklim industri perikanan yang sehat dan kompetitif di pasar global, mengingat produk perikanan yang dihasilkan secara berkelanjutan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.